Banyak yang masih bertanya-tanya, apakah PNS dan PPPK dapat mengajukan KUR? Pertanyaan ini muncul karena program Kredit Usaha Rakyat (KUR) identik dengan dukungan pemerintah untuk para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.
Namun, di sisi lain, tak sedikit aparatur sipil negara yang juga memiliki usaha sampingan dan ingin mengembangkan bisnisnya melalui pinjaman modal.
Program KUR sendiri merupakan salah satu bentuk nyata dukungan pemerintah dalam memperkuat sektor UMKM, yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat yang bisa naik kelas dalam kegiatan usahanya berkat akses pembiayaan yang lebih mudah.
Sebagaimana dijelaskan dalam situs resmi Kredit Usaha Rakyat, tujuan utama program ini adalah memperkuat kapasitas permodalan pelaku usaha dalam rangka mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Program ini berlandaskan pada Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 dan hingga kini terus diperbarui melalui berbagai peraturan pemerintah dan lembaga terkait.
Apakah PNS dan PPPK Dapat Mengajukan KUR?
Secara umum, penerima KUR adalah individu atau badan usaha yang memiliki usaha produktif namun belum memiliki agunan tambahan atau agunannya belum mencukupi. Namun, pertanyaan yang sering muncul adalah apakah PNS atau PPPK termasuk di dalamnya?
Jawabannya bisa ditemukan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa penerima KUR merupakan debitur individu atau kelompok usaha produktif.
Sementara dalam Pasal 3 dijelaskan secara lebih rinci kategori penerima KUR, salah satunya adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari anggota keluarga karyawan yang berpenghasilan tetap, serta UMKM pensiunan PNS, TNI, dan Polri.
Artinya, ASN aktif (termasuk PNS dan PPPK) dapat mengajukan KUR jika memiliki usaha produktif, asalkan tidak bertentangan dengan kode etik dan peraturan kepegawaian. Dengan kata lain, seorang PNS atau PPPK yang menjalankan bisnis kecil seperti toko online, usaha kuliner, atau pertanian bisa mengajukan pinjaman KUR selama usahanya produktif dan memenuhi syarat.
Selain itu, aturan tidak melarang PNS atau PPPK memiliki usaha sendiri. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) tidak disebutkan larangan bagi PNS untuk berwirausaha, selama tidak mengganggu tugas dan tanggung jawab utamanya sebagai abdi negara.
Aturan PNS dan PPPK Mengajukan KUR
Bagi PNS yang ingin mengajukan KUR, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, harus memiliki usaha yang nyata dan produktif. Petugas bank akan melakukan survei dan verifikasi untuk memastikan bahwa usaha tersebut benar-benar berjalan.
Kedua, pemohon wajib menyiapkan dokumen pendukung seperti KTP, slip gaji, NPWP, dan SK pengangkatan sebagai PNS atau PPPK. SK ini dapat dijadikan jaminan non-fisik untuk menilai kelayakan pemohon. Selain itu, pemohon juga perlu menyiapkan data usaha seperti izin usaha, foto lokasi, dan laporan sederhana mengenai aktivitas bisnis.
Ketiga, besaran pinjaman dan tenor ditentukan berdasarkan kapasitas usaha dan kebijakan masing-masing bank penyalur KUR. Untuk pinjaman di atas Rp100 juta, biasanya diperlukan agunan tambahan, sedangkan untuk KUR mikro (hingga Rp50 juta), cukup dengan kelayakan usaha sebagai jaminan utama.
Beberapa bank penyalur KUR seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN sudah memiliki kebijakan yang cukup fleksibel untuk PNS atau PPPK yang ingin mengajukan pinjaman, selama memenuhi kriteria produktivitas usaha.
Namun penting diingat, KUR tidak diperuntukkan bagi kebutuhan konsumtif. Jadi, PNS atau PPPK yang ingin mengambil pinjaman untuk kebutuhan pribadi seperti renovasi rumah atau membeli kendaraan pribadi sebaiknya tidak menggunakan fasilitas KUR, melainkan produk kredit konsumtif lain.
Krida Madya: Solusi Pinjaman untuk PNS dan PPPK
Bagi Anda yang berstatus PNS atau PPPK dan sedang mencari pinjaman untuk kebutuhan konsumtif, salah satu produk yang bisa dipertimbangkan adalah Krida Madya. Program ini bukan bagian dari KUR, melainkan fasilitas kredit multiguna yang dirancang khusus untuk aparatur sipil negara dan pegawai berpenghasilan tetap.
Krida Madya hadir dengan proses pengajuan yang cepat, mudah, dan persyaratan yang ringan. Produk ini cocok bagi Anda yang membutuhkan dana tambahan untuk keperluan keluarga, pendidikan, kesehatan, atau kebutuhan pribadi lainnya tanpa harus mengajukan pinjaman usaha.
Berikut fitur utama dari Krida Madya yang ditawarkan oleh HOKIbank:
- Plafon kredit hingga Rp20 juta, cukup untuk kebutuhan konsumtif harian atau pengeluaran tak terduga.
- Tenor fleksibel hingga 24 bulan, sehingga angsuran bisa disesuaikan dengan kemampuan finansial Anda.
- Proses cepat dan mudah, dengan syarat utama berupa KTP, slip gaji, dan SK kepegawaian.
Krida Madya juga memberikan keleluasaan bagi ASN, PPPK, maupun tenaga kontrak dengan penghasilan tetap untuk mengatur keuangannya secara lebih terencana. Produk ini menjadi solusi ideal bagi pegawai yang membutuhkan akses dana cepat tanpa proses rumit.
Bagi masyarakat Bali, memilih HOKIbank bukan hanya soal produk keuangan, melainkan soal kepercayaan dan kenyamanan. Dan di dunia perbankan yang semakin kompleks, mungkin itu adalah nilai yang paling berharga. Sebab, bersama HOKIbank, masyarakat bisa membangun Bali yang lebih baik.
Jika Anda tinggal di Bali, Anda dapat mengajukan kredit atau menabung dan berinvestasi di BPR HOKI, dengan berbagai produk yang bisa dipilih sesuai kebutuhan. Misalnya, produk Xtra HOKI, KRISTA, KRIDA Sertifikasi, Kredit Multiguna, PaDe HOKI, KRISTA Husada, KRIDA Utama, dan KRIDA Madya untuk produk pinjaman.
Selain itu, tersedia produk Tabungan Siaga HOKI, Tabungan HOKI, Tabungan HOKAGE, dan TabunganKu untuk menabung atau berinvestasi. Segera Kunjungi cabang HOKIbank terdekat untuk membuka rekening produk pilihan atau hubungi layanan WA kami di nomor 0811 3098 1188 untuk mendapatkan informasi lebih lengkap.
